Sekda: Pemerintah Aceh Komit Berantas Pungli

0
37

BANDA ACEH|LA – Komitmen Pemerintahan Aceh untuk memberantas pungutan Liar sangat tinggi. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh, Drh Irwandi Yusuf M Sc, selalu mengingatkan seluruh jajarannya untuk menghindari praktik meminta atau memberikan fee.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Sektor Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa, di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Selasa (7/11/2017).

“Pungli sengaja dibangun oleh oknum atau jaringan tertentu untuk mempermudah jalan bagi mereka yang tidak taat aturan, sehingga merusak dan memperburuk sistem hukum yang telah dibangun Pemerintah. Ironisnya, budaya Pungli ini sudah berlangsung secara masif sehingga tidak mudah untuk diberantas,” imbuh Sekda.

Dermawan menambahkan, dalam kacamata sosial, setidaknya ada tiga dampak buruk dari perilaku Pungli, yaitu perilaku ini akan sangat mengganggu dan memberatkan masyarakat karena Pungli menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan.

“Sektor perizinan dan pengadaan barang jasa di Aceh sudah satu pintu, yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Saya berharap sosialisasi ini juga dilakukan di kabupaten/kota agar lebih masif,” kata Sekda.

Untuk diketahui bersama, paket proyek di Aceh tahun 2017 adalah sebanyak 1500 paket yang proses penyediaan barang dan jasanya dilakukan oleh 174 kelompok kerja (Pokja) di bawah Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Sebagaimana diketahui, untuk memerangi pungli Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagai wujud nyata Pemerintah dalam memberantas pungutan liar guna memulihkan kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan prima.

“Kehadiran Perpres ini menjadi bukti bahwa negara secara tegas menyatakan siap berperang melawan pungli,” sambung Sekda.

Kehadiran Perpres tersebut juga diikuti dengan hadirnya Surat Edaran Mendagri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Tugas Pemberantasan Pungli di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota serta Instruksi Mendagri Nomor: 180/3936/ SJ tentang Pengawasan Pungli dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Dua surat edaran ini telah kita jalankan di Aceh dengan terbentuknya Tim Sapu Bersih atau Tim Saber Pungli Aceh pada November tahun lalu. Alhamdulillah, sejak hadir di Aceh, Tim Saber Pungli ini telah berhasil menumpas beberapa aksi pungli di berbagai daerah,” tambah Sekda.

Meski demikian, Sekda juga mengingatkan agar Tim Saber Pungli tidak sematamata bertugas memberi tindakan, tapi harus aktif memberikan pencerahan guna meningkatkan kesadaran para pihak untuk menjauhkan diri dari pungli.

Oleh karena itu, lanjut Sekda, Pemerintah Aceh sangat menyambut baik kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungli untuk sektor Perizinan dan Pengadaan Barang Jasa yang dilakukan oleh Pokja Unit Pencegahan Tim Saber Pungli Aceh.

Sementara itu, Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Faisal, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana UPP Pungli Aceh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Aceh terhadap Tim Saber Pungli Aceh.

Erwin mengungkapkan, sejak dibentuk Tim Saber Pungli Aceh telah berhasil melakukan 53 Operasi Tangkap Tangan dengan jumlah tersangka sebanyak 94 orang dan mengamankan barang bukti sebanyak Rp 857 juta lebih’’,(XX)

 

BAGIKAN

KOMENTAR