Sekretariat DPR Aceh, Sosialisasikan Qanun Aceh di Tamiang

0
161
Sekretariat DPR Aceh Lakukan Sosialisasi Qanun Aceh. Foto: Liputanaceh

Aceh Tamiang | LA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, hari ini (Selasa 23 Mei 2017),  melaksanakan kegiatan sosialisasi Qanun Aceh dengan tujuan agar masyarakat mengerti, dan memahami bagaimana regulasi dan sanksi-sanksinya, sehingga masyarakat memiliki pedoman dalam mengimplementasikan qanun yang telah disahkan oleh eksekutif dan legislatif.

Acara sosialisasi Qanun Aceh ini berlangsung di Hotel Grand Arya, Aceh Tamiang, Selasa 23 Mei 2017. “Oleh karena itu sosialisasi ini merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan Pemerintahan Aceh kepada seluruh masyarakat Aceh,” kata Sekwan, A. Hamid Zein.

Sosialisasi ini, tambah Hamid Zein, tidak hanya dilakukan setelah qanun disahkan, tapi telah dilakukan dari tahap penyusunan, pembahasan hingga akhirnya menjadi sebuah Qanun Aceh.

“Dalam bab IX, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, tentang tata cara pembentukan qanun, menjelaskan bahwa sosialisasi prolega dilakukan oleh DPR Aceh dan Pemerintah Aceh sejak penyusunan, pembahasan rancangan qanun sampai dengan disahkan menjadi Qanun Aceh,” jelasnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah juga menjelaskan bahwa penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) yang telah diundangkan, dilakukan bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyebarluasan ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Kegiatan ini merupakan sosialisasi Qanun Aceh yang kedua, dilakukan oleh Sekretariat DPR Aceh pada tahun 2017, dengan tempat di Kabupaten Aceh Tamiang. Sosialisasi yang pertama kami laksanakan di Kota Subulussalam. Pada tahun 2016 kami juga telah melakukan kegiatan yang sama, namun tempat dan materi Qanun Aceh yang disosialisasikan ini berbeda,” ungkap Hamid.

Sementara Peserta kegiatan sosialisasi Qanun Aceh ini terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Imum Mukim setempat, dan juga hadir pada kesempatan itu Da’i perbatasan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam kesempatan ini, Sekretariat DPR Aceh akan melaksanakan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah.

“Kedua produk hukum ini merupakan Qanun Aceh yang telah disahkan dan dilembar daerahkan, perlu disebarluaskan dan disosialisasikan kepada berbagai komponen masyarakat, baik yang ada di Aceh maupun masyarakat Aceh yang berada diluar Aceh,” ucapnya di hadapan para peserta da tamu undangan.

Lanut dia, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah merupakan program legislasi Aceh prakarsa Pemerintah Aceh yang diprogramkan pada tahun 2014 dan 2015. Pembahasan dilakukan pihak Pansus xi tahun 2015 dengan Ketua H. Ghufran Zainal  Abidin, MA. Qanun ini disahkan dalam paripurna masa sidang V tahun 2015 DPR Aceh, pada tanggal 21-23 Desember 2015. (IK/H)