Setelah Sukses Jadi Bupati Bireuen, Ini Sederet Perjuangan Baru HRD di Senayan Nanti

0
H. Ruslan M Daud bersama Tgk. H. Hasanoel Basry (Abu Mudi Samalanga),

BANDA ACEH |LA-. Bupati Kabupaten Bireun periode 2012-2017 Provinsi Aceh H. Ruslan M Daud terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Aceh II. Politisi kelahiran 11 Mei 1970 ini meraup 40.130 suara badan, tertinggi dibanding caleg PKB lainnya dengan total perolehan 92.130 suara.

Pebisnis yang sukses meniti karir di Negeri Jiran Malaysia ini dikenal dekat dengan sejumlah ulama. Suami dari Hj. Faridah Adam dikenal sangat dekat dengan Ulama Kharismatik Aceh seperti Tgk. H. Usman Ali (Abu Kuta Krueng), Tgk. H. Muhammad Amin (Tumin Blang Blahdeh), Tgk. H. Hasanoel Basry HG (Abu Mudi Samalanga), Tgk. H. Nuruzzahri (Waled Nu Samalanga), Abu Paloh Gadeng, Abu Daud Lueng Angen Lhok Nibong dan ulama-ulama lainnya.

Alumni pesantren Mudi Mesra Salamanga ini berkeinginan mengentaskan kemiskinan dan warga Aceh terbebas dari tempat tinggal yang tak layak huni, disamping itu meningkatkan taraf pendidikan Dayah/Pesantren baik salafi maupun modern dengan melahirkan Tahfiz dan Ahli Agama terutama di daerah yang berbasis pendidikan Dayah seperti Bireuen dan beberapa daerah lainnya.

HRD yang juga Alumni LEMHANNAS RI tahun 2014 selama memimpin Kabupaten Bireuen telah melaksanakan program-program yang dicanangkannya antara lain, mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menempatkan aparatur pemerintahan sesuai keahliannya. Membangun infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama irigasi, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Peningkatan promosi potensi unggulan, pemanfaatan lahan telantar. Di bidang pelayanan kesehatan dilakukan peningkatkan prasarana dan sarana kesehatan yang modern dan berkualitas.

Selain itu, selalu diadakan pembahasan APBK tepat waktu serta berupaya setiap tahun APBK dan PAD terus bertambah agar berbagai rencana kegiatan pembangunan baik fisik dan nonfisik berjalan lancar.

“Kemudian, kami melakukan berbagai upaya untuk mencari tambahan anggaran pembangunan baik dari provinsi maupun dari Jakarta,” ujarnya.

Sejak awal memimpin Bireuen berkomitmen dan berhasil mendapatkan predikat WTP pertama di tahun 2014 yang sebelumnya Bireuen sempat mendapat opini disclaimer dari BPK RI. Prestasi lainnya selama 5 tahun memimpin Bireuen , memperoleh predikat daerah yang pengelolaan dana desa terbaik tingkat nasional, tingkat pendidikan yang meningkat, peningkatan taraf RSU dr. Fauziah dari type C mjd type B, penghargaan dari Menteri Sosial RI dan mendapat penghargaan daerah yg pengelolaan keuangan terbaik dari menteri keuangan RI, dan penghargaan tingkat nasional lainnya.

Saat ditanyakan alasan memilih Partai PKB dan apa saja yang akan diperjuangkannya di gedung parlemen Senayan nantinya, HRD menjelaskan, PKB adalah partai besar, partai politik yang berbasis NU dan santri yang berfaham pada aliran Ahlussunah Waljamaah disamping itu juga atas dasar dorongan para ulama kharismatik Aceh salah satunya Syech H. Hasanoel Basry HG (ABU MUDI) Pimpinan Pesantren Mudi Mesra Samalanga dan ulama kharismatik lainnya yang ada di Aceh khususnya di Bireuen,

“Selain itu juga sesuai dengan latar belakang saya sendiri yang berbasis pendidikan saya dari Dayah/Pesantren sehingga sangat tepat bagi saya memilih Partai PKB menuju Senayan untuk membawa aspirasi masyarakat Aceh khususnya masyarakat santri yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh sehingga kedepan pendidikan Dayah/Pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang mampu bersanding dengan Pendidikan umum lainnya di Indonesia khususnya Aceh,” katanya lagi.

terlebih lagi HRD mewakili Dapil Aceh 2 dimana terbanyak Dayah/Pesantren dan ulama kharismatik, dan itu semua sesuai dengan harapan mereka untuk memperjuangkannya di Senayan, insyaallah kita siap memperjuangkan aspirasi para ulama dan santri kelak di Senayan, sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku.

Selain itu juga baginya hendak memperjuangkan keadilan infrastruktur untuk Aceh, hal ini dikarenakan Aceh yang memiliki sumber daya alam yang melimpah namun infrastrukturnya jauh tertinggal dengan provinsi lain di Indonesia, ini cukup beralasan dimana Aceh sejak dulu dikenal sebagai daerah modal bagi bangsa ini untuk mendapatkan porsi lebih dalam segala aspek pembangunan infrastruktur baik darat, laut dan udara, diantaranya jalan penghubung antar daerah  dan provinsi, pelabuhan laut, perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, sumber daya mineral, perdagangan dan industri.

Selanjutnya memperjuangkan implementasi MOU Helsinki yang telah dituangkan dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian rakyat dan kehidupan beragama, sosial dan budaya masyarakat Aceh.

“Kesemuanya akan kita perjuangkan pendanaan yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Insyaallah dengan dukungan semua pihak dan tentunya para ulama di Aceh semua ini dapat kita perjuangkan secara maksimal di Senayan nantinya setelah saya dilantik,”tutup pemilik Meuligo Residence Bireuen ini.

LAPORAN : MUNAWAR