SID Mempercepat Proses Penyaluran Pembiayaan dan Kredit

0
37
IST

ACEH |LA – Dalam proses pemberian fasilitas kredit dan pembiayaan kepada masyarakat, salah satu tools (alat) yang digunakan oleh perbankan adalah melalui pengecekan rekam jejak (track record) calon debitur (peminjam) melalui Sistem Informasi Debitur (SID), atau yang sering disebut oleh masyarakat dengan BI Checking.

Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan aplikasi atau database yang menyediakan data track record perkreditan tiap nasabah secara individual. Melalui aplikasi ini, perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang terhubung dengan SID dapat mengetahui bagaimana rekam jejak seseorang, apakah pernah menerima fasilitas kredit/pembiayaan, bila pernah maka bagaimana kelancaran pembayaran cicilan/angsurannya.

“Apabila diketahui bahwa calon debitur memiliki rekam jejak angsuran kredit/pembiayaan yang buruk, maka kemungkinan besar permohonan fasilitas kredit/pembiayaan orang tersebut akan ditolak oleh bank. Meskipun mungkin sering mendengar mengenai SID atau BI Checking, tapi ternyata banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik terhadap SID, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang dampaknya secara makro dapat menghambat perekonomian nasional, khususnya dalam hal penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya,” kata kepala Perwakilan Bank Inodonesia (BI) Aceh melalui asisten Direktur, Teuku Munandar, Kamis 30 November 2017.

Menyadari hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengawasan Perkreditan Nasional pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perbankan, akademisi, pemerintah daerah, perwakilan instansi/lembaga, unsur Kepolisian, pelaku usaha, serta masyarakat umum.

Kegiatan yang mendatangkan narasumber dari kantor pusat BI Jakarta tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai apa itu SID, bagaimana mekanisme dan cara kerjanya, serta peran Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan dalam pengolahan data di SID.

Acara dibuka oleh Maurids H. Damanik, Direktur Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan – Bank Indonesia Jakarta. Dalam kesempatannya Maurids menyatakan SID diperuntukkan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran kredit bagi masyarakat, atau dengan kata lain dapat mempercepat proses penyaluran kredit.

“Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas terkait track record perkreditan akan bermanfaat bagi para pengguna informasi termasuk lembaga keuangan untuk melakukan verifikasi dan kelayakan bagi calon penerima debitur. Bila sebelumnya Lembaga Keuangan memerlukan waktu khusus untuk melakukan analisa kelayakan calon debitur dari sisi track recordnya, dengan adanya SID maka dapat menjadikan proses analisa semakin cepat,” kata Teuku Munandar.

Dengan demikian, tidak benar image selama ini yang mengatakan bahwa SID memperlambat proses penyaluran kredit, justru SID mempercepat prosesnya, ujar Maurids lebih lanjut.

Selain bermanfaat bagi debitur dan kreditur, SID juga berperan penting dalam proses perumusan kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter dan keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diantaranya dalam hal kebijakan terhadap suku bunga dan regulasi perbankan. Data SID yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh), akan mendukung pengambilan kebijakan yang baik dan berimbas pada perekonomian nasional.

Data menunjukan bahwa permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) secara nasional tercatat sebanyak 5,1 juta selama bulan Oktober 2017. Jumlah Pelapor SID mencapai 6.824 institusi terdiri atas 3.606 Bank Umum, 3.175 BPR/S, 41 LKNB, dan 2 koperasi. Saat ini jumlah debitur yang terekam adalah sebesar 102,5 juta  orang. Di wilayah KPw BI Provinsi Aceh tercatat sebanyak 16.420 permintaan IDI selama Okt 2017. Jumlah pelapor SID sebanyak 71 pelapor terdiri atas 50 kantor bank umum dan 21 kantor BPR, sedangkan jumlah debitur sebesar 557.783 dengan 338.608 fasilitas penyediaan dana aktif.

Teuku Munandar selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh pada sambutannya menyampaikan bahwa data informasi SID tidak hanya dapat diperoleh di Kantor Perwakilan

Bank Indonesia, namun juga bisa dimintakan ke kantor perbankan yang tersebar di seluruh

daerah. Selama ini terdapat kecenderungan masyarakat meminta data SID ke BI, sehingga akan menimbulkan ketidakefisienan bagi masyarakat dalam hal biaya dan waktu, karena masyarakat yang berasal dari daerah yang tidak terdapat kantor BI nya, harus pergi ke daerah dimana kantor BI berada. Masyarakat juga perlu paham bahwa BI hanya berperan sebagai pengelola sistem SID, sementara proses input data dan koreksi laporan SID dilakukan oleh bank pelapor, jadi kurang tepat bila masyarakat datang ke BI untuk meminta dilakukan koreksi atas data SID yang ada, ujar Munandar.

“Dengan adanya data informasi debitur yang tepat dan akurat, maka perbankan akan lebih mudah untuk dapat melakukan asesmen kelayakan penyaluran kredit kepada nasabah, perbankan dapat dengan mudah melihat track record kolektabilitas calon nasabahnya, sehingga nasabah yang memiliki track record yang baik akan lebih mudah dan lebih cepat untuk memperoleh pencairan dana kreditnya. Dengan demikian, keberadaan SID bukan merupakan momok yang harus ditakuti masyarakat, namun adanya SID ini lebih mendorong kecepatan penyaluran kredit dan mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Masyarakat dihimbau untuk terus proaktif memantau keakuratan data SID pribadinya, dan dapat mengkonsultasikannya dengan Perbankan atau Bank Indonesia,” papar Teuku Munandar.

 

BAGIKAN

KOMENTAR