Terkait Masalah TNGL, Delegasi Belum Ada Titik Temu di Kemenhut

0
513

Rapat di Kemenhut oleh DPRA Komisi IIJAKARTA Sekretaris Komisi II DPRA asal Aceh Tenggara (Agara), HM Amru bersama perwakilan Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL) meminta Kementrian Kehutanan (Kemenhut) segera menghentikan eksekusi lahan petani di TNGL.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan pertemuan dengan pejabat Kemenhut, dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB-TNGL) Andi Basrul. Pertemuan yang digelar di Kantor Kemenhut, pada Rabu, 19 Agustus 2015 kemarin belum ada titik temu mengenai penyelesaian masalah Eksekusi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Direktur Kawasan Konservasi Hutan Kemenhut dan Lingkungan Hidup, Ir Hartono M.Si, berjanji akan menyampaikan permintaan dari kedua belah pihak ke Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya.

Dalam pertemuan itu, Andi Basrul, mengatakan tidak akan hentikan penertibaban lahan dengan cara eksikusi tanaman masyarakat kecuali ada perintah tertulis untuk di hentikan dari Menteri.

“Kalau saya hentikan tanpa dasar hukum bisa jadi saya yang dihukum, karena dianggap melakukan pembiaran,” kata Andi terbahak bahak tanpa sedikitpun menghiraukan aspirasi yang sedang disampaikan.

Sikap Andi tersebut mendapat cibiran dari Yashud utusan warga yang hadir dalam pertemuan itu, “Takut dihukum lalu rakyat dibantai, pemimpin apa seperti itu,” kata Yashud

“Negara itu ini dibuat untuk rakyat, undang-undang dibuaat untuk rakyat, kalau beginilah semua sikap pemimpin bisa hancur rakyat,” tambah Muslim selaku Sekjen Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKGL) yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi itu, Sekretaris Komisi II DPRA, HM Amru langsung menyebut persoalan di TNGL sudah sangat serius dan menteri diharapkan segera turun tangan.

“Situasi di lapangan sangat panas, karena masyarakat akan mempertahankan tiap jengkal lahannya dengan cara apapun,” ujarnya.

Politisi Partai Aceh dan sekaligus putra daerah kawasan kaki Gunung Leuser meminta kepada Ibu Menteri agar segera keluarkan kebijakan yang pro-rakyat agar tidak terjadi gejolak sosial di kawasan ini.

BAGIKAN

KOMENTAR