Terkait Membahas Qanun, Angggota Fraksi PG Wajib Paparkan Kepada Partai

0
58

Banda Aceh LA – Kebijakan Partai Golkar Aceh mewajibkan dan mengharuskan setiap anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Aceh yang duduk di anggota Komisi-Komisi DPRA untuk memaparkan rancangan qanun Aceh yang dibahas di Komisi terkait kepada pengurus Partai Golkar.

“Saya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar ditugaskan oleh partai di Komisi IV DPRA. Kemudian di Komisi IV itu sedang membahas rancangan perobahan qanun nomor 4 tahun 2011 tentang Irigasi. Oleh karena saya salah seorang anggota fraksi partai Golkar diharuskan dan diwajibkan untuk memaparkan qanun irigasi ini kepada partai yang sore ini dihadiri oleh pengurus partai ke fraksi partai Golkar untuk saya jelaskan secara per bab dan per pasal di raqan perubahan tentang irigasi itu”.

Demikian diungkapkan H Zuriat Suparjo, SP, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Aceh kepada media Online liputanaceh.com di gedung DPR Aceh, Senin siang (25/9).

Tujuan pemaparan qanun itu, tambah Suparjo, untuk diketahui pengurus partai, kemudian oleh partai Golkar mempertimbangkan, memberi masukan-masukan dan perbaikan qanun itu. Kemudian dalam pembahasan hubungan anggota fraksi Golkar di tempatkan di Komisi IV untuk membahas qanun irigasi disana juga ditempatkan para tenaga ahli , termasuk dekan Fakultas Hukum, dekan Fakultas Pertanian termasuk pak DR Irfan dan DR T Iskandar, beliau-beliau juga hadir, memaparkan kepada fraksi partai Golkar, sejauh terbuka peluang untuk diadakan masukan-masukan oleh partai Golkar, masukan itu akan ditampung oleh tenaga ahli untuk dijadikan perbendaharaan isi dari qanun tersebut.
Sampai sekarang proses pembahasan raqan perubahan qanun irigasi, kata Politisi Golkar ini, baru sekitar 40 persen, juteru dibawah 50 persenlah dikonsultasikan, dikoordinasikan dengan partai sebagai pertanggungjawaban anggota partai.

“Dibawah 50 persen itu, kalau memang perlu diadakan perbaikan, penambahan masih terbukak peluang. Selanjutnya nanti akan terus diperdalam lagi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV yang membahas qanun itu . Itu juga akan diundang khalayak yang berkaitan dengan keirigasian”, ujar Suparjo.

Anggota dewan dari daerah pemilihan 10 ini, memperkirakan peretengahan bulan Oktober Komisi IV sudah akan mengadakan RDPU Raqan Perubahan qanun irigasi yang mengundang semua potensi pakar-pakar irigasi , kemudian dari tingkat dua dikabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat.

Qanun ini terlalu mengikat kadang-kadang, Jadi qanun ini, tambah Suparjo, lebih melindungi hak- hak petani dalam hal penggunaan air diantaranya, kemudian hak-hak seorang kepala daerah terhadap penentuan irigasi.

Sehingga pada gilirannya nanti, katanya, punya tanggung jawab masing-masing, artinya begini, saluran tersier itu siapa yang punyak, saluran skunder itu siapa punya dan tidak mungkin APBA itu menangani tersier, tersier itu kan dari saluran skunder ke tersier yang langsung dimanfaatkan oleh petani.

“Jadi ada kewenangan-kewenangan. kemudian kita tumbuhkan di qanun itu rasa kegotongroyongan masyarakat, jangan sedikit saluran irigasi rusak mereka seolah-olah itu bukan tanggungjawab mereka”, kata Suparjo. (kasman).

BAGIKAN

KOMENTAR