Walaupun Keuangan Daerah Terbatas, Wabup Pidie Janji  Membantu Guru BTQ

0
75
Ilustrasi Mengaji

PIDIE | LA – Pemerintah Kabupaten Pidie akhirnya menanggapi keluhan guru Baca Tulis Alquran (BTQ) dengan memanfaatkan tenaga mereka disekolah-sekolah dasar. Sebelumnya nasib ratusan guru BTQ tersebut terkatung-katung sudah hampir satu tahun, paska Provinsi Aceh melimpahkan pembayaran jeri payah dan lanjutan kontrak mereka ke kabupaten masing-masing.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud mengatakan akan tetap memakai jasa para guru BTQ, namun dengan kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini, kemungkinan nantinya jerih setiap guru BTQ tersebut tidak sesuai dengan yang dibayar provinsi yaitu Rp 650 ribu.

Namun, saat ini ratusan guru BTQ telah mulai mengajar sejak tahun 2009 lalu lewat kontrak pihak provinsi. Sejak dikeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, mereka lewat sepucuk surat Gubernur Aceh yang diterima kabupaten pada bulan Maret 2017, mereka tidak lagi menerima gaji.

“Kemampuan keuangan daerah terbatas. Namun yang pasti kita tetap akan membantu mereka,” kata Wakil Bupati Pidie, Kamis 10 Januari 2018.

Dia mengaku, semenjak menjabat sebagai Wakil Bupati Pidie, baru pertama kali menerima dan mendengar langsung secara utuh keluhan guru BTQ. Pihaknya akan mengkaji lebih serius untuk terus memanfaatkan jasa mereka.

“Kita akan tetap memanfaatkan jasa-jasa ratusan guru BTQ tersebut,” ujarnya.

Mendengar hasil paparan ratusan guru BTQ tersebut, Fadhlullah merasa bahwa kehadiran guru BTQ mampu menuntaskan buta huruf Alquran bagi anak-anak di Pidie dan kehadiran mereka juga selaras dengan visi, misi pemerintah Kabupaten Pidie.

“Generasi muda Pidie tidak ada lagi yang buta huruf Al-quran dan buta huruf laten,” ujarnya.

Ketua Guru BTQ Pidie, Suhaimi mengatakan sangat memaklumi dengan kondisi keuangan di Pidie saat ini, makanya pihaknya hanya berharap agar mendapatkan SK 2017, karena mulai dilimpahkan dari provinsi ratusan guru masih aktif mengabdi dan hendaknya dapat jerih hasil pengabdian tersebut.

“Meski tidak utuh jerih 2017, namun dapat dicairkan. Untuk 2018, wabup bilang akan menghubungi kami kembali setelah duduk dengan pihak terkait dan katanya masih dibutuhkan,” kata Suhaimi. (RJ)

BAGIKAN

KOMENTAR