Wapres Kalla Ingatkan Merawat Damai Jauh Lebih Penting

0
313

maxresdefault

BANDA ACEH – Hadir memperingati 10 tahun perdamaian di Aceh, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kembali akan jalan panjang dan berliku yang ditempuh para perunding untuk memperoleh kesepakatan damai di Aceh.

Di hadapan pejabat pemerintah dan masyarakat Aceh, Jusuf Kalla mengatakan masa damai yang sudah dirasakan masyarakat Aceh dalam sepuluh tahun terakhir jauh lebih penting dari apapun.

“Karena proses meraihnya juga susah. Berkali-kali perundingan dilakukan selalu gagal, dan hingga akahirnya satu kata sepakat diambil saat penandatanganan kesepakatan damai di Helsinki,” ujar Jusuf Kalla pada peringatan 10 tahun Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu (15/11/2015).

Menurut Kalla, kegagalan dalam beberapa kali perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka disebabkan tidak kuatnya isi perundangan yang mengikat.

“Oleh karena itu saat penandatanganan MoU Helsinki, kita menguatkan isi perjanjian dengan menjadikannya undang-undang yaitu Undang-undang Pemerintahan Aceh,” tegas Kalla.

Diakui Jusuf Kalla, beberapa hal yang menjadi turunan UU tersebut belum terimplementasi dengan baik. Di antaranya regulasi terkait badan pertanahan dan kewenangan Aceh di tingkat nasional.

“Saya meyakinkan bahwa ini akan segera tuntas, pemerintah akan menyelesaikan hal ini sesegera mungkin, yang penting adalah menjaga perdamaian bukan hanya tugas pemerintah tapi juga membutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat,” katanya.

Kalla mengibaratkan menjaga perdamaian Aceh ibarat sepasang manusia menjaga tali perkawinannya. Di mana satu sama lain harus saling mendukung dan memahami.

“Masalah dan tantangan pasti datang silih berganti tapi bagaimana kebersamaan dan saling percaya bisa menjadi solusi dari masalah yang ada,” sebut Kalla.

Hal senada juga disebutkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Zaini Abdullah menyebutkan beberapa hal penting lainnya yang menjadi turunan UU Pemerintahan Aceh atau UU Nomor 11 tahun 2006.

Yang dimaksud adalah upaya pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dan pembentukan komisi bersama penyelesaian klaim. 

“Pastinya Wakil Presiden bisa mendorong upaya percepatan penyelesaian beberapa hal ini, dan diharapkan pula bahwa masyarakat tidak pula terlalu tergantung kepada pemerintah untuk menjaga proses damai, dan masyarakat punya tanggung jawab jug secara bersama untuk menjaga perdamaian,” sebut Gubernur Zaini, Minggu (15/11/2015). 

Peringatan 10 tahun Damai Aceh berlangsung khidmat. Beberapa orang yang terlibat langsung dalam porses damai Aceh tampak hadir dalam peringatan tersebut.

Di antaranya adalah Menteri Sofyan Djalil, Farid Hasan (anggota tim perunding damai dari pihak pemerintah Indonesia), dan Pieter Feith (Ketua Aceh Monitoring Mission) dan beberapa perwakilan dari Uni Eropa, serta Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud.

Sebelum peringatan puncak 10 Tahun Damai Aceh, pihak Universitas Syiah Kuala Banda Aceh juga menganugerahkan gelar doktor kehormatan bagi Jusuf Kalla yang memiliki peran penting dalam proses damai Aceh. (kompas.com)

BAGIKAN

KOMENTAR