YLBH AKA Distrik Abdya, Kritisi Statemen Muslizar MT, Terkait Limbah Medis B3 di Puskesmas Babahrot

0
Kepala Divisi Bantuan Hukum YLBH AKA Distrik Abdya Pujiaman, SH. (foto/doc pribadi).

Blang Pidie | Liputanaceh.com – Kepala Divisi Bantuan Hukum YLBH AKA Distrik Abdya Pujiaman, SH kritisi pernyataan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Muslizar MT terkait dengan Limbah medis B3 di Babahrot.

Menurut Pujiaman, selaku pejabat Publik yang selalu menerima kritikan masyarakat Wabub Abdiya Muslizar ST selayaknya tidak mengeluarkan steatmen dan menganjurkan kepada petugas kesehatan di Pukesmas Babahrot, “Untuk tidak menghiraukan orang itu. Fokus saja pada tupoksi kita. Biarkan dia berkoar-koar dan jika sudah terus-terusan begini laporkan saja ke pihak berwajib,” di salah satu media, tulis Pujiaman ke awak media ini via WA, Sabtu (25/01/2020).

Kami atas nama YLBH AKA Abdya sangat menyangkan steatmen tersebut, harusnya beliau tidak mengeluarkan steatmen yang menyarankan “Biarkan saja dia berkoar-koar,” dan  “Jika sudah terus-terusan begini laporkan saja ke pihak berwajib,”  kata Pujiaman.

Lanjutnya lagi, dua kata ini menurut kami bukanlah sebuah prinsip yang mengedepankan azas keterbukaan pejabat publik terhadap saran dan masukan dari masyarakat terhadap fasilitas publik. Padahal yang namanya fasilitas publik yang memberi layanan untuk masyarakat, bila ada kekurangan tentu masyarakatlah yang tahu dan sudah sepantasnya untuk di kritik serta saran masukannya.

Masih menurut Pujiaman, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mewajibkan Pemerintah untuk menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka atas dasar itu menurut kami, “Sudah sepatutnya selaku orang nomor 2 di Kabupaten Abdya tersebut menerima saran dan masukan warganya untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan Pemerintah khususnya tentang Puskesmas Babahrot yang baru-baru ini absen terdahap kewajibannya untuk mengelola limbah B3 sesuai dengan Permenkes No. 7 tahun 2019,” tegasnya.

“Harusnya Wabup menerima sarannya masyarakat dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas untuk perbaikan pelayanan publik serta hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung Jawab Puskesmas selain tugas pelayanan dibidang kesehatan,” tambahnya lagi

Dan yang lebih sangat fatal menurut kami, dibagian akhir steatmen tersebut Wabup Abdya menyarankan Kepala Puskesmas untuk melaporkan, “Yang berkoar-koar ke pihak yang berwajib,” sehingga menurut kami, “Ini adalah upaya untuk mematikan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah,” tandas Pujiaman.