YLBH AKA, Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Buruknya Pengerjaan Proyek Jalan Buluh Suma Trumon

0
Anggota YLBH AKA, Rahmad Kurniadi, SH.

Tapaktuan | Liputanaceh.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Distrik Aceh Barat Daya yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Nagan Raya, ABDYA dan Aceh Selatan sangat menyayangkan kondisi badan jalan yang baru siap diaspal di buluh suma Trumon.

Demikian disampaiakann Anggota YLBH AKA Rahmad Kurniadi, SH, kepada liputanaceh.com Selasa (11/02/2020) via WA.

Menurut Rahmat, pengaspalan jalan lintas di buluh suma Trumon yang menghabiskan dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2019 sebesar 19 Milyar lebih itu sangat memprihatinkan, hal itu disebabkan karena kondisi badan jalan yang baru selesai diaspal beberapa bulan lalu sudah mulai mengelupas dan rusak.

“Kalau dilihat dari alokasi dana yang dikucurkan, rasanya mustahil dengan waktu yang sangat cepat badan jalan mulai rusak dan hancur, hal ini pasti disebabkan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis dan bahkan bisa dikatakan mengerjakan proyek dengan semata-mata tujuan keuntungan dan mengerjakan proyek asal jadi karena kalau diliat dari ketebalan aspal yg sudah mengelupas itu ketebalannya sangat tipis sekali belum lagi diliat hal lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Terkait Buruknya Kualitas Jalan Buloh Seuma, Hamas Minta Kapolres Aceh Selatan Panggil Pihak Pelaksana Proyek dan Pihak Pengawas

Sebagai  mana kita ketahui bersama, lanjut Rahmad, proyek tersebut dikerjakan oleh PT.BINA PRATAMA PERSADA dengan konsultan pengawas PT.NUANSA GALAKSI. Dalam hal pngerjaan sudah barang tentu yang bertanggungjawab penuh adalah PT BINA PRATAMA PERSADA untuk menyelesaikan proyek dengan standar dan spesifikasi teknis yang sudah ada.

Namun dalam hal pengawasan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis serta prosedur itu tanggung jawab konsultan pengawas yaitu PT NUANSA GALAKSI. “Seharusnya setiap tahap pekerjaan bisa di cek langsung bagaimana perkembangan dan apakah memang sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan atau belum,” tegasnya.

“Kalau sudah kejadian rusak seperti ini masyarakat pasti berasusmsi bahwa antara pihak pengerjaan dan pihak konsultan pengawasan dan semua pihak yang terkait dengan itu memang bermain mata dibelakang layar dalam hal proyek sebesar 19 M lebih itu,” kata Rahmat menduga.

Maka dari itu, ujar Rahmad lagi, YLBH AKA Distrik Aceh Barat Daya meminta kepada penegak hukum agar segera meminta keterangan Pokja yang sudah menetapkan PT.Bina Pratama Persada sebagai pemenang lelang, hal ini sangat perlu untuk memperjelaskan semua yang terkait dengan problem ini.

Dalam hal ini, Rahmad menyebutkan, jika kita lihat secara mendalam, seperti ada oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk hal-hal tertentu sehingga berdampak  merugian negara.

“Ketika sudah ada dampak yang merugikan negara, maka menurut hemat kami ini sudah masuk dalam kategori korupsi dan pihak berwenang yaitu kepolisian baik itu Polres Aceh Selatan atau Polda Aceh harus segera memanggil pihak-pihak terkait dengan proyek tersebut,” kata praktisi hukum tersebut.

Rahmad juga menjabarkan, kalau kita melirik sebentar ke pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam penyalah gunaan wewenang ini kalau kita merujuk kepada Puspenkum Kejagung menjelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu:

  1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
  2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan;
  3. Berpotensi merugikan negara.

“Nah, dalam kejadian proyek pengaspalan jalan tersebut, bisa kita kroscek mengenai penyalahgunaan wewenang diantaranya perbuatan itu kemungkinan besar melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, mungkin memiliki maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan negara,” sebutnya.

Kalau kita lihat unsur-unsurnya sudah ada dalam kasus proyek pengaspalan badan  jalan buluh suma Trumon tersebut maka perbuatan tersebut sudah dikatakan masuk dalam kategori Detournement de pouvoir atau penyalahgunakan wewenang.

“Oleh karena itu kami meminta pihak penegak hukum dan yang berwenang, segera mengusut tuntas kasus pengaspalan badan jalan di buluh suma Trumon tersebut,” demikian pungkas Rahmad Kurniadi, S.H, selaku Anggota YLBH AKA.